Kamis, 10 Oktober 2019

Benarkah Ada Potensi Pemalsuan Kain Seragam Batik KORPRI ?

Senin, 30 September 2019

Pembelian Laptop Dinas di Blitar Belum Tuntas, Berpotensi Menghambat Kinerja & Pelayanan Masyarakat

Rabu, 26 Juni 2019

Penyidikan Kasus YKP Oleh Kejati Jatim Mendapat Apresiasi Positif Masyarakat

Penyidikan Kasus YKP Oleh Kejati Jatim Mendapat Apresiasi Positif Masyarakat

Foto: Legal Opinion Kejati Jatim Dalam Masalah YKP

FORSA - Forum Masyarakat Surabaya mendukung dan memberi apresiasi positif atas langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang telah melakukan penyidikan pada kasus dugaan korupsi  YKP (Yayasan Kas Pembangunan) Surabaya.

Ponco Hariadji, ketua FORSA menguraikan, sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2012 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Surabaya melakukan hak angket yang intinya menyatakan bahwa YKP adalah milik pemerintah kota (pemkot) Surabaya. 

Dimana karena  ada peraturan bahwa yayasan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan keuntungan,  maka untuk menghidupi jalannya yayasan, maka yayasan boleh membentuk atau mempunyai saham pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) dll. Berdasar itulah YKP mendirikan dan atau memiliki saham dalam pendirian PT Yekape. Maka PT Yekape yang didalamnya ada saham dari YKP, otomatis seharusnya menjadi milik pemkot Surabaya.

Dalam hak angket tersebut DPRD kota Surabaya juga merekomendasikan agar pemkot Surabaya harus segera mengambil langkah-langkah penyelesaian tentang keberadaan aset-aset dan kekayaan YKP dan PT Yekape dan untuk mengambil alih YKP dan PT Yekape.

Berdasarkan rekomendasi pansus hak angket DPRD kota Surabaya itu, maka pemkot Surabaya mencari landasan hukum. Selain itu pemkot Surabaya melalui surat nomor 640/2789/436.6.2/2015 tertanggal  3 Juni 2015, meminta pendapat hukum pada  Kejati Jatim agar bisa mengambil-alih YKP dan PT Yekape, supaya  bisa menguasai aset-aset YKP dan PT Yekape untuk menjadi milik pemkot Surabaya.

Sayangnya, Kejati Jatim , sebagai kantor pengacara negara pada waktu tahun 2015 itu melalui surat nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 (terlampir) yang ditujukan kepada pemkot Surabaya, memberikan Legal Opinion atau pendapat hukum yang tidak menguntungkan posisi pemkot Surabaya dalam rangka mengambil-alih YKP dan PT Yekape.

Dalam Legal Opinion dari Kejati Jatim sebagai pengacara negara  tersebut dengan berbagai uraian kronologis, posisi kasus dan uraian peraturan yang ada, intinya menyatakan bahwa:

1.    Terhadap uang Rp. 1000, dari pemkot Surabaya pada tahun 1954 yang digunakan untuk mendirikan yayasan yang bernama YKP,berdasar pasal 26 undang undang yayasan, dapat diartikan sebagai sumbangan, donasi atau hibah kepada YKP, sehingga pemkot Surabaya tidak bisa meminta kembali uang itu atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari YKP. Karena berdasar peraturan perundangan, konstruksi hukum  yayasan itu berbeda dengan konstruksi hukum Perseroan Terbatas (PT).

Dimana dalam PT jika modal awal menghasilkan keuntungan atau deviden, maka menurut hukum deviden ini menjadi milik dan hak dari para pendiri.

Sedangkan untuk yayasan, setoran awal dari pendiri adalah uang donasi, sekali uang donasi telah disetorkan kedalam yayasan, maka sepenuhnya putus hubungannya dengan pendiri dan menjadi hak dan harta kekayaan yayasan sepenuhnya. 

Selain itu, UU nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, jelas melarang kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan dalam bentuk apapun kepada pendiri, pembina atau pengurus, kecuali dalam batas tertentu kepada pengurus dalam bentuk gaji, upah atau honor manakala pengurus menjalankan pengurusan yayasan.

2.    Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil alih YKP dan PT Yekape karena dalam undang undang yayasan dengan tegas telah membedakan antara konstruksi hukum yayasan dengan Perseroan Terbatas.

Berdasarkan surat Legal Opinion dari Kejati Jatim tahun 2015 itulah, maka YKP punya alasan untuk menolak permintaan pemkot Surabaya untuk menyerahkan YKP dan PT Yekape beserta seluruh aset-asetnya kepada pemkot Surabaya.

"Padahal jika dahulu pada tahun 1954 tidak mendapat donasi dari pemkot Surabaya untuk biaya pendirian yayasan, tentulah tidak mungkin akan bisa berdiri YKP", kata Ponco.

"Dan sekarang setelah sekian tahun YKP beroperasional yang kemudian dalam perkembangannya mendirikan dan atau memiliki saham pada PT Yekape itu terus berkembang menjadi sangat besar dan memiliki aset yang sangat banyak, kok YKP dan PT Yekape  tidak mau menyerahkan pengelolaan dan aset-asetnya, untuk dijadikan milik pemkot Surabaya?", sambungnya.

Maka Forsa memberikan apresiasi kepada para pimpinan Kejati Jatim saat ini, yakni Kepala Kejati Jatim bapak Sunarta dan Adpidsus (Asisten Pidana Khusus) bapak Didik Farhan yang membongkar kasus korupsi ini, karena negara berpotensi mengalami kerugian yang sangat besar karena pemkot Surabaya tidak bisa menguasai aset dari YKP dan PT Yekape yang berkembang sangat pesat dan banyak itu. Padahal jika dalam pendiriannya tidak diberi donasi oleh pemkot Surabaya, tentu YKP dan PT Yekape tidak akan pernah ada dan tidak mempunyai aset yang sangat besar seperti saat ini.

Hal ini bisa jadi akan juga membongkar dugaan korupsi dan persekongkolan yang mengakibatkan pemkot Surabaya kehilangan peluang untuk menguasai aset YKP dan PT Yekape, karena dengan adanya surat Legal Opinion dari Kejati Jatim sebelumnya itulah yang dijadikan dasar oleh YKP dan PT Yekape untuk menolak permintaan pemkot Surabaya agar YKP dan PT Yekape menyerahkan pengelolaan dan seluruh asetnya kepada pemkot Surabaya.

Padahal lembaga Kejati jatim sebagai lembaga yang juga  merupakan kantor pengacara negara, seharusnya mengeluarkan pendapat hukum yang menguntungkan pemkot Surabaya, kenapa malah seolah bersikap netral, dengan memberikan uraian dan analisa hukum secara mendetail tentang peraturan perundangan dalam persoalan YKP dan PT Yekape, yang malah bisa berakibat merugikan kepentingan pemkot Surabaya?

Oleh karenanya, masyarakat sangat salut pada petinggi Kejati Jatim saat ini, yang mengusut kenapa hal yang demikian ini bisa terjadi. Dengan melakukan penyidikan terhadap YKP dan PT Yekape yang tidak mau menyerahkan pengelolaan dan aset-asetnya kepada pemkot Surabaya, otomatis Kejati Jatim juga mengusut sekaligus melawan terbitnya surat Legal Opinion dari lembaga Kejati Jatim sebagai kantor pengacara negara nomor B.3890/O.5/Gs/08/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 tersebut.

"Selain itu kami memberi apresiasi terhadap kesigapan dan  kecerdasan langkah dari pimpinan Kejati Jatim saat ini, yang membantu pemkot Surabaya agar bisa menguasai YKP dan PT Yekape beserta seluruh asetnya, dengan meningkatkan kasus ini ke tingkat penyidikan, melakukan penggeledahan, penyitaan dan memblokir seluruh rekening dari YKP dan PT Yekape", tutur Ponco

Dan dengan langkah penyidikan dan pemeriksaan dengan langkah cerdas dan penuh terobosan hukum tersebut,  tampaknya berpeluang bisa memaksa agar  para pengurus YKP dan PT Yekape mau membuat surat pernyataan secara sukarela yang intinya bahwa mereka secara sukarela  bersedia menyerahkan pengelolaan YKP dan PT Yekape kepada pemkot Surabaya, serta  secara sukarela  bersedia mundur dari pembina dan kepengurusan yayasan YKP dan PT Yekape untuk digantikan orang lain.

Jika pengurus YKP dan PT Yekape tidak mau membuat surat pernyataan dan penyerahan secara sukarela itu, maka bisa terancam tindak pidana korupsi. Tapi jika mereka bersedia, maka penyidikan berpeluang bisa dihentikan dan tidak berlanjut menjadi kasus tindak pidana korupsi, karena sudah menjadi persoalan hukum perdata

Dan untuk pihak pemkot Surabaya, karena berdasar peraturan perundangan yang ada, tidak dimungkinkan untuk menerima penyerahan YKP dan PT Yekape beserta seluruh asetnya  itu secara langsung, maka bisa menunjuk pihak swasta untuk menerima penyerahan YKP dan PT Yekape dan menunjuk atau meminta  pihak swasta tersebut sebagai pengurus YKP dan PT Yekape serta menguasai seluruh aset YKP dan PT Yekape.

Tentunya pihak swasta yang diminta pemkot Surabaya untuk mengelola YKP dan PT Yekape tersebut dalam operasionalnya ada bagi hasil atau joint operation dengan pemkot Surabaya. Dengan ini pemkot Surabaya bisa mendapat keuntungan, daripada seperti kondisi YKP dan PT Yekape selama ini pemkot Surabaya, sama sekali tidak mendapat keuntungan dari keberadaan YKP dan PT Yekape.

Berikut dokumen yang berisi uraian dan analisa secara lengkap dari Legal Opinion Kejati Jatim sebagai kantor pengacara negara dalam masalah YKP

Jumat, 12 April 2019

Drama Lucu Seputar Pilpres 2019: Istri Kadishub Bojonegoro Laporkan Suami Selingkuh - Kadishub Balik Tuduh Istri Berselingkuh

Drama Lucu Seputar Pilpres 2019:
Istri Kadishub Bojonegoro Laporkan Suami Selingkuh - Kadishub Balik Tuduh Istri Berselingkuh

Sebelumnya telah viral di medsos foto istri Kadishub (Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro) yang kampanye pilpres (pemilihan presiden) untuk pasangan  PANU - Prabowo Sandiaga Uno





Detik News
Istri Kadishub Bojonegoro Laporkan Suami Selingkuh Dengan Kadinsos Pasuruan
Titik Purnomosari, istri Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Iskandar, melaporkan suaminya yang disebutnya telah berselingkuh. Titik menyebut suaminya berselingkuh dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nila Wahyuni Subiyanto.

Keduanya dilaporkan oleh Titik ke Polda Jatim. Titik mengaku dirinya juga membawa bukti berupa video porno suaminya dengan Nila.

"Saya melaporkan (suami saya) ada affair sama Kepala Dinas sosial Pasuruan. Suami saya Iskandar. Terus yang kepala dinas sosial namanya bu Nila. Kejadiannya 9 bulan yang lalu ketahuan videonya juga video porno yang berhubungan badan seperti itu," kata Titik di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (11/4/2019).

Sebelum melapor, Titik mengaku memberanikan diri. Karena sebelumnya baik suami dan selingkuhannya kerap mengancam Titik agar tidak melapor atau menyebarkan video porno tersebut karena akan terkena UU ITE.

"Saya sebetulnya sudah diam saja, ini sebenarnya saya juga diancam katanya gitu kalau kamu mengirimkan video itu kamu akan kena undang-undang ITE, saya ketakutan dan saya diam," lanjutnya.

Tak hanya itu, Titik juga sempat bertemu dengan Nila. Nila pun telah berjanji akan segera berpisah dengan Iskandar. Namun janji tinggal janji, hingga kini Titik mendapati keduanya masih bersama.

"Sempat saya ketemu sesama perempuan, baik-baik lah intinya, saya baik-baik saya ketemu dia janji mau pisah dan dia kan ada hubungan kerja juga katanya di dinas sosial itu ada program kerja bantuan Raskin. Nah suami saya yang disuruh menangani raskinnya itu jadi suami saya memasok beras atau telur jadi ada usaha bersama. Mungkin dari usaha bersama itulah jadi ada hubungan," papar Titik.

Titik juga mengaku suami dan selingkuhannya kerap berhubungan di sebuah rumah kontrakan di Taman Dayu.

"Kalau suami saya itu sekarang kontrak rumah sendiri di situ. Dia sudah minta maaf sama saya di situ dia bilang saya sudah memutuskan hubungan ini itu tapi ternyata malah menjadi-jadi saya diancam intinya kalau video itu diedarkan nanti saya undang-undang ITE. Akhirnya saya diam," pungkasnya.
--------

Detik News
Dilaporkan Perzinahan, Kadishub Bojonegoro Balik Tuduh Istri Berselingkuh
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bojonegoro, Iskandar tak terima dengan pelaporan dirinya oleh istrinya, Titik Purnomosari, atas kasus dugaan perzinaan. Bahkan Iskandar balik menuduh istrinyalah yang justru sering berselingkuh.

"Saya yakin anda pasti tahu, titik apinya dari siapa dulu. Bu Titik selama menikah dengan saya, pernah beberapa kali affair (berselingkuh) dengan pria lain. Itu ada filenya. Tapi kalau saya disuruh membuktikan ya saya tak tahu," ucap Iskandar saat dihubungi detikcom, Jumat (12/4/2019).

Iskandar bahkan menyebut inisial siapa saja yang pernah berbuat affair dengan istrinya tersebut. Inisial itu adalah AG, AT, dan TD.

Iskandar juga menuturkan jika sudah hampir 10 bulan ini tidak satu rumah dengan istrinya lagi karena ia sudah menjatuhkan talak. Iskandar lebih memilih tinggal sendiri di rumah kontrakan di wilayah kecamatan Dander, Bojonegoro.

"Saya keluar rumah sudah sekitar 10 bulan, karena saya sudah menjatuhkan talak. Dan saya keluar rumah hanya bawa baju dan mobil dinas," keluh Iskandar.

Selama ini Iskandar yang telah dikaruniai tiga anak itu mengaku sudah mencoba menahan diri untuk tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena mengetahui istrinya telah berslingkuh.
---

Jatim Now
Giliran Kadishub Bojonegoro Tuding Istri Selingkuh Dengan Banyak Pria

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bojonegoro, Iskandar balik menyerang. Istrinya Titik Purnomosasi dituding juga sering selingkuh berganti pasangan. Namun selama itu, Iskandar memilih diam.

Iskandar dilaporkan Titik ke Polda Jatim dengan tuduhan berselingkuh dengan dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pasuruan, Nila Wahyuni Subiyanto. Atas laporan itu, Iskandar dan Nila ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dalam kasus tersebut.

"Justru saya menggugat cerai karena calon janda saya (Titik) berselingkuh," kata Iskandar saat dihubungi jatimnow.com, Kamis (11/4/2019).

Ia menceritakan, selama ini telah menahan diri untuk tidak berbuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena mengetahui istrinya itu berselingkuh dengan banyak pria lain.

"Sudah lama dengan berbagai orang," ungkapnya.

Hubungan rumah tangga Iskandar ini semakin renggang, bahkan sudah 7 kali mereka talak.

"Yang ke 8 ini saya gugat cerai talak ke Pengadilan Agama Bojonegoro," ujarnya.

Namun, proses perceraian itu terganjal administrasi sebagai pegawai negeri sipil. Surat izin ke Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah sudah dilayangkan, tapi belum mendapat jawaban.

"Sudah saya laporkan ke Bu Anna, tapi sampai sekarang belum saya terima," kata Iskandar.

Hubungan Iskandar dengan ketiga anaknya juga ikut renggang. Ketiga anaknya itu, dua di antaranya sudah menikah dan 1 anaknya sudah bekerja.

"Sekarang renggang, sejak saya menjatuhkan talak. Perselingkuhan ibunya itu yang cerita juga anaknya," bebernya.

Iskandar tak ingin terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Iskandar pun meninggalkan rumah dan mengontrak di wilayah Dander, Bojonegoro dan dekat dengan pondok pesantren.

"Saya menjatuhkan talak itu menghindari jangan sampai terjadi KDRT. Sampai aku iki ngontrak nang njobo, 9 bulan mas. (Sampai saya ini mengontrak di luar, sudah 9 bulan)," pengakuannya.

"Diserang koyok ngono, jenenge wong lanang kudu nyamplok ae. Nah iku kan seng dienteni. (Diserang seperti itu. Sebagai orang laki-laki inginnya memukul. Nah perbuatan itu yang ditunggu dia)," terangnya.

Iskandar juga mengaku kaget dengan penetapan polisi kepada dirinya yang begitu cepat menjadi tersangka.

"Kok bisa tersangka. Dipanggil sebagai saksi saja belum kok," tandasnya.



Rabu, 02 Januari 2019

Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?

Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?
Sandiaga Uno mengklaim bangun tol Cikopo - Palimanan sepanjang 116 Km tanpa hutang.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4367278/sandi-saya-bangun-cikopo-palimanan-116-km-tanpa-utang

Tapi berita beberapa tahun lalu saat awal pembangunan, disebut bahwa proyek tol Cikopo - Palimanan diguyur hutang Rp. 8,8 trilyun oleh 22 Bank di Indonesia.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2037674/proyek-tol-cikampek-palimanan-diguyur-rp-88-triliun-oleh-22-bank

Menurut Sandiaga seperti tol Cikopo - Palimanan yang dibangunnya itu tak perlu hutang, karena yang hutang adalah perusahaan investor yang akan digandeng diajak kerjasama (diantaranya perusahaan malaysia yg kuasai 55% saham) yg diberi hutang (dibiayai) oleh 22 Bank dr Indonesia
https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367474/benarkah-sandi-bangun-tol-cikopo-palimanan-tanpa-utang

Sedangkan info lain menyebutkan bahwa pemerintah membangun tol Cikopo - Palimanan (dll) itu tanpa hutang pemerintah. Yang mendapat pinjaman investasi dari bank adalah badan usaha milik negara. Jadi negara tidak dibebani hutang. Hanya dengan pola baru tertentu ini jalan tol bisa dibangun lebih cepat dan lebih banyak ruas, dibandingkan dg pola pada waktu2 sebelumnya
https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4368298/pemerintah-bangun-tol-tanpa-utang-begini-caranya

Sebaiknya memang kita bisa membedakan istilah mana hutang, mana investasi yg sebagian pembiayaannya berasal dari pinjaman bank.

Seperti misalnya invstasi jalan tol yang jelas akan menghasilkan keuntungan yang berupa pemasukan dari para penggunanya yang membayar jasa tol. Demikian juga investasi yang lain, seperti pembangunan KA cepat, pembangunan KA di sulawesi, kalimantan dll .
Jika investasi oleh swasta murni, keuntungan akan masuk ke swasta, sedangkan investasi oleh badan usaha milik negara, nantinya bisa masuk ke kas negara untuk menambah APBN.

yang bukan investasi adalah membangun jalan yang bukan tol, serta infrastruktur2 lain yang tidak berbayar. Seperti misalnya jalan trans papua, jalan lintas sumatra yg bukan tol, jembatan dll yg dibiayai oleh APBN atau APBD (tergantung apakah itu ruas kewenangan pusat atau propinsi atau kabupaten/kota)

Kita sebenarnya tak perlu meributkan, karena apakah kita akan membiarkan berbagai daerah yg kaya hasil bumi dll yg sebelumnya tanpa infrastruktur yg berakibat hasil bumi dll itu tidak bisa terjual, dan atau daerah itu tidak bisa membangun apa2 karena antar wilayah tidak ada jalan atau infrastruktur yang menghubungkan?

Mungkin ada masukan yang lebih pas dari teman2 yang bergelut di hal2 seperti ini? misalnya teman2 yang bekerja d Pekerjaan Umum dll bidang yang terkait?



Kamis, 20 Desember 2018

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Milyar di Dinas Pendidikan Jatim Perlu Diperiksa Agar Tidak Mubazir

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Milyar di Dinas Pendidikan Jatim Perlu Diperiksa Agar Tidak Mubazir
Dewan Pemerhati Pendidikan berharap agar aparat hukum serta lembaga negara yang lain memeriksa dan mengawasi penggunaan ratusan milyar uang negara yang digunakan untuk pembelian alat-alat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh dinas pendidikan propinsi Jawa Timur (Jatim).

"Jangan sampai upaya pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ternyata sia2, karena terbentur dengan mental serta perilaku dari oknum2 yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan dari para generasi penerus bangsa", kata Manshur salah seorang pengurus Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim.

Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2018 ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK, dinas pendidikan Jatim mendapat anggaran yang sangat besar, dan sebagian diantaranya dipergunakan oleh dinas pendidikan dalam kegiatan proyek untuk pembelian alat-alat, yakni:

1.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia 12 sekolah SMK swasta, dengan kode lelang 12536015 senilai Rp. 12 milyar
 
2.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 13 SMK negeri, dengan kode lelang 12535015 senilai Rp. 13 milyar
 
3.       Belanja pengadaan alat-alat bengkel CNC dan printer (SMK), dengan kode lelang  12526015 senilai Rp. 17,475 milyar
 
4.       Belanja hibah barng/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia SMK swasta (paket 2), dengan kode lelang 12456015 senilai Rp. 35,1 milyar
 
5.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
      Indonesia SMK swasta (paket 1), dengan kode lelang 12455015 senilai Rp. 32,4 milyar
 
6.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 5), dengan kode
      lelang 12374015 senilai Rp. 18,6 milyar
 
7.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 4), dengan kode
      lelang 12373015 senilai Rp. 17,6 milyar
 
8.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 3), dengan kode
      lelang 12372015 senilai Rp. 13,7 milyar
 
9.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 2), dengan kode
      lelang 12371015 senilai Rp. 16 milyar
 
10.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel dana alokasi khusus (DAK) SMK negeri (paket 1), dengan kode
      lelang 12370015 snilai Rp. 15,3 milyar
 
11.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12320015 senilai Rp. 33,8 milyar
 
12.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12319015 senilai Rp. 38,7 milyar

Harapan ini disampaikan Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim, karena sampai selesainya tahun anggaran 2018 ada indikasi bahwa anggaran itu dinyatakan telah terserap alias telah terpakai, akan tetapi bisa saja realitanya seluruh paket proyek itu belum selesai pelaksanaannya atau bahkan ada yang belum dilaksanakan. Sehingga sekolah2 SMK yang akan mendapat alat2 untuk menunjang sarana pembelajaran itu ternyata tidak atau belum mendapatkannya.

Manshur menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) propinsi Jatim, semua paket lelang proyek ini telah dinyatakan selesai, dan karena memasuki akhir tahun anggaran, bahwa semua paket pekerjaan itu dalam kontrak pembeliannya menyatakan bahwa paket pekerjaan sudah harus selesai sekitar  tanggal 20 Desember 2018. Sekarang ini sudah melewati tanggal tersebut, maka  dilihat saja, apakah memang seluruh SMK yang dialokasikan untuk mendapatkan alat2 yang dibeli oleh dinas pendidikan propinsi Jatim itu sudah menerima barangnya atau belum.

"Silahkan dilihat saja, apakah seluruh SMK itu sudah mendapat alat2 yang dibeli oleh dinas pendidikan. Dan jikapun ada SMK yang sudah menerima, bisa dilihat apakah alat2 itu kualitas dan spesifikasinya sudah sesuai serta bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak" tutur Manshur.

Harapan yang besar dari Dewan Pemerhati Pendidikan ini karena tahun anggaran 2017 dinas pendidikan Jatim juga membeli alat2 untuk SMK dengan anggaran yang jauh lebih besar daripada anggaran tahun 2018 sekarang ini. Semoga saja dana ratusan milyar itu memang digunakan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan sebagai bekal generasi penerus di masa depan.

"Semoga saja, uang negara sedemikian besar tidak dikelola dengan orientasi semata2 sebagai proyek yang bisa dimainkan, sehingga bisa berakibat menjadi proyek fiktif, atau pekerjaan molor berbulan2 setelah masa kontrak habis, atau alat2 yang dikirim ke sekolah itu spesifikasi dan kualitasnya jelek sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya jadi barang mangkrak", jelasnya.

"Jika itu terjadi, tentu sayang sekali bahwa uang negara sedemikian besarnya, yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata menjadi mubazir karena dihamburkan secara sia2 oleh oknum2 yang tidak bertanggungjawab. Maka diharapkan aparat hukum, instansi yang berwenang dan masyarakat secara aktif mengawasi dan memeriksa hal ini" pungkasnya.

Terkait harapan dari Dewan Pemerhati Pendidikan itu, kepala dinas pendidikan Jatim bapak Syaiful Rahman ketika dihubungi ponselnya 081330891902 yang dijawab ibu Atik selaku sekretaris pribadinya belum bisa memberikan tanggapan, demikian juga para pengusaha yang infonya melayani pembelian alat2 untuk sekolah SMK dari dinas pendidikan Jatim, yakni bapak Roni Nasrullah ponsel 08111116089 dan bapak Chris Harijanto ponsel 081229955885 belum ada respon.



Mahasiswa Unesa Juga Persoalkan Pembelian Mebel Gedung Kampus Lidah Wetan

Mahasiswa Unesa Juga Persoalkan Pembelian Mebel Gedung Kampus Lidah Wetan
Setelah melaporkan pada aparat hukum tentang dugaan korupsi pada pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa (Universitas Negeri Surabaya) ketintang, sebesar Rp. 6 milyar, para mahasiswa Unesa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Unesa (KAMU) juga mempersoalkan pembelian mebel untuk gedung kampus Unesa lidah wetan.

Yang disorot adalah:
1. Pengadaan mebelair kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 325162
    senilai Rp. 12,5 milyar
2. Pengadaan mebelair custom dan interior gedung kampus Unesa lidah wetan (PIU-IDB) dengan kode tender 324162
    senilai Rp. 3,75 milyar

Arief Winoto, ketua KAMU menyatakan bahwa masa kontrak pekerjaan pembelian mebel ini sudah habis, dimana tanggal 15 Desember 2018 seharusnya pengusaha yang melaksanakan pekerjaan sudah harus menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi anehnya sekarang sudah tanggal 20 Desember, pekerjaan interior belum tampak dimulai, dan mebel belum ada yang dikirim.

"Dengan keadaan seperti ini, bisa saja orang akan menganggap bahwa pembelian mebelair dan pengerjaan interior ini adalah proyek fiktif", kata Arief.

"Kalau hal ini diulang2 seperti pembelian mebel di tahun2 sebelumnya, dimana mebel baru dikirim pada pertengahan tahun depan, tentunya itu bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar civitas akademika Unesa", tuturnya.

Selain menyoroti kenapa sampai masa kontrak pekerjaan sudah habis, tapi proses pekerjaan pembelian mebelair itu belum jelas juntrungannya, Arief juga melaporkan pada aparat hukum tentang adanya aroma persekongkolan pada pembelian mebel gedung kampus Unesa tersebut.

"Bisa dilihat, meski mebelair yang dibeli itu barangnya sama persis dan pengusaha penyedia mebelair-nya juga orang yang sama, ternyata harga per mebel pada pembelian dalam pengadaan yang satu, ternyata harganya bisa jauh lebih mahal dibanding pada pembelian dalam pengadaan yang lainnya. Padahal waktu pembelian mebel Rp. 6 milyar dan pembelian mebel Rp. 12,5 milyar, cuma selisih beberapa hari saja", ungkap Arief.

"Aneh bukan? Bisa saja orang akan menduga bahwa dalam pembelian2 mebel itu ada mark-up harga", pungkasnya